“SEMA No. 2 Tahun 2024 memperjelas kewenangan penentuan kerugian keuangan negara, memberikan peran utama kepada BPK, serta fleksibilitas bagi hakim dalam menilai kerugian berdasarkan fakta persidangan.”

Dalam ranah hukum pidana yang melibatkan keuangan negara, penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2024 memberikan panduan tegas tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara dan bagaimana hal itu dapat dinilai dalam persidangan.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara

SEMA No. 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi, BPK memiliki otoritas tertinggi dalam menilai dan memutuskan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kasus.

Panduan ini memberikan kejelasan dalam proses penegakan hukum, mengingat selama ini sering terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara. Dengan mempertegas peran BPK, Mahkamah Agung berupaya menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan kerugian keuangan negara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa peran BPK bukanlah satu-satunya yang relevan dalam konteks ini. Ada sejumlah instansi lain yang tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan negara.

Kewenangan Instansi Lain dalam Audit Keuangan Negara

Selain BPK, instansi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta akuntan publik yang tersertifikasi juga memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengaudit keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi-instansi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa meskipun instansi-instansi tersebut tidak memiliki kewenangan konstitusional seperti BPK, hasil audit mereka tetap valid dan dapat dijadikan rujukan dalam proses hukum. Dengan demikian, pengadilan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai laporan audit yang dapat digunakan untuk memperkuat putusan dalam perkara yang melibatkan keuangan negara.

Dalam konteks ini, SEMA No. 2 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas kepada pengadilan untuk menerima hasil audit dari berbagai sumber, selama hasil tersebut disusun oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mengaudit keuangan negara.

Hakim Dapat Menilai Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Fakta Persidangan

Selain mengandalkan laporan dari BPK atau instansi lain, SEMA No. 2 Tahun 2024 juga memberikan ruang bagi hakim untuk menilai sendiri adanya kerugian keuangan negara dan besarannya berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Ini adalah poin penting yang menunjukkan bahwa peran hakim dalam memutus perkara tidak sepenuhnya tergantung pada laporan dari lembaga audit. Hakim dapat menggunakan penilaiannya sendiri, dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan, untuk menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara dan berapa besarannya.

Dengan panduan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa proses hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang muncul di pengadilan, bukan semata-mata pada laporan audit yang disampaikan oleh pihak luar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh pengadilan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Rumusan Kamar Pidana pada SEMA No 2 Tahun 2024 dinyatakan

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarannya kerugian keuangan negara.

Implikasi bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Rumusan Kamar Pidana dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 memiliki implikasi yang signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan keuangan negara. Dengan memberikan kejelasan tentang kewenangan instansi yang dapat menentukan adanya kerugian keuangan negara, SEMA ini diharapkan dapat mengurangi perdebatan yang selama ini sering muncul dalam proses persidangan.

Selain itu, fleksibilitas yang diberikan kepada hakim untuk menilai kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mendorong proses peradilan yang lebih independen dan berbasis pada bukti. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bagi para praktisi hukum, SEMA No. 2 Tahun 2024 memberikan panduan yang sangat berharga dalam menyusun strategi pembelaan atau penuntutan dalam perkara yang melibatkan keuangan negara. Mereka kini memiliki kejelasan tentang sumber-sumber audit yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses persidangan dan bagaimana hakim dapat menilai kerugian keuangan negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

Menuju Sistem Hukum yang Lebih Kokoh

Dengan terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa setiap perkara yang melibatkan keuangan negara ditangani dengan cara yang adil dan transparan.

Upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kokoh membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga audit, pengadilan, dan masyarakat. Dengan adanya panduan yang jelas seperti SEMA No. 2 Tahun 2024, diharapkan proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat.