“Konvensi Dewan Eropa mengatur perlindungan hukum bagi advokat untuk menjalankan profesi mereka tanpa ancaman, intimidasi, atau gangguan, sekaligus memastikan hak-hak advokat diakui secara internasional.”

Profesi advokat memegang peran krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak, termasuk dalam membela hak asasi manusia. Namun, belakangan ini semakin banyak laporan yang mengungkap adanya ancaman, intimidasi, dan gangguan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesional mereka. Menyadari hal tersebut, Dewan Eropa secara resmi telah mengadopsi Konvensi Perlindungan Profesi Advokat (Council of Europe Convention for the Protection of the Profession of Lawyer) sebagai langkah penting dalam melindungi profesi ini dari serangan dan intervensi yang tidak sah.

Latar Belakang dan Tujuan Konvensi

Konvensi ini diadopsi sebagai respons atas meningkatnya laporan mengenai serangan terhadap advokat, baik berupa pelecehan, ancaman, intimidasi, maupun gangguan dalam menjalankan tugas profesional mereka. Gangguan tersebut mencakup hambatan dalam mengakses klien atau intervensi tidak sah dalam menjalankan peran mereka sebagai pembela hak.

Konvensi ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada advokat dan asosiasi profesi mereka. Langkah ini mencerminkan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang sangat bergantung pada kemampuan advokat untuk bekerja secara independen dan bebas dari tekanan.

Isi Pokok Konvensi

Konvensi ini mencakup sejumlah elemen penting yang bertujuan memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan ancaman atau gangguan. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk:

• Menjamin bahwa advokat dapat melaksanakan tugas mereka tanpa ancaman fisik, intimidasi, atau gangguan tidak sah lainnya.
• Menyelidiki secara efektif jika terdapat dugaan tindakan kriminal yang ditujukan kepada advokat terkait profesi mereka.
• Memastikan bahwa asosiasi profesi advokat dapat beroperasi secara independen dan mengatur diri mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Selain itu, konvensi ini mencakup hak advokat untuk berbicara secara bebas tanpa takut akan pembalasan, menjamin kebebasan berorganisasi, serta memberikan prosedur disipliner yang adil bagi advokat yang menghadapi tindakan hukum atau etik terkait profesi mereka.

Konvensi juga menenkankan bahwa negara-negara pihak harus melindungi advokat dalam berbagai aspek termasuk hak untuk memberikan nasihat hukum tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar, hak untuk berkomunikasi secara rahasia dengan klien, serta hak untuk mengadvokasi hak asasi manusia secara terbuka tanpa intimidasi. Konvensi juga menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang menargetkan advokat harus dilakukan dengan cepat, efektif, dan tanpa bias.

Proses Ratifikasi dan Implementasi

Konvensi ini akan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 13 Mei mendatang, bertepatan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Dewan Eropa di Luksemburg. Agar dapat berlaku secara efektif, konvensi ini membutuhkan ratifikasi dari setidaknya delapan negara, termasuk enam negara anggota Dewan Eropa.

Setelah ratifikasi, implementasi konvensi akan diawasi oleh kelompok ahli dan komite khusus yang dibentuk untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi para advokat dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Dampak Konvensi bagi Advokat dan Sistem Peradilan

Adopsi konvensi ini menandai tonggak penting dalam upaya melindungi profesi advokat secara internasional. Dengan adanya perlindungan yang jelas dan tegas, advokat diharapkan dapat lebih fokus pada tugas utama mereka untuk memperjuangkan hak-hak klien, membela keadilan, dan menjaga hak asasi manusia.

Selain itu, konvensi ini juga berfungsi sebagai pengingat kepada negara-negara anggota untuk tidak hanya melindungi advokat secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan mereka tetap berfungsi secara independen dan transparan.

Penerapan Konvensi di Indonesia

Meskipun Indonesia bukan anggota Dewan Eropa, prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi ini relevan dan berpotensi memberikan dampak positif bagi dunia hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap advokat diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjamin hak advokat untuk memberikan bantuan hukum tanpa tekanan atau ancaman.

Penerapan prinsip Konvensi ini di Indonesia dapat diperkuat melalui langkah-langkah berikut:

• Peningkatan Pengawasan: Pemerintah dan organisasi advokat dapat membentuk mekanisme pemantauan dan penanganan kasus ancaman terhadap advokat, dengan mengadopsi standar yang diatur dalam Konvensi.
• Penguatan Regulasi: Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penyesuaian regulasi yang lebih detail mengenai hak advokat untuk berkomunikasi dengan klien secara rahasia, sebagaimana diatur dalam Konvensi Dewan Eropa.
• Pelatihan dan Sosialisasi: Program edukasi kepada advokat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi tekanan, ancaman, dan intervensi tidak sah sangat penting untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip Konvensi ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi advokat Indonesia agar dapat menjalankan tugas profesional mereka secara aman dan tanpa tekanan yang tidak sah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia akan semakin kuat.

Kesimpulan

Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Profesi Advokat merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugas mereka dengan aman, bebas dari ancaman, dan tanpa intervensi yang tidak sah. Melalui penerapan konvensi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin meningkat, karena masyarakat dapat melihat bahwa advokat, sebagai penjaga keadilan, mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugas profesional mereka. Penerapan prinsip-prinsip dalam Konvensi ini di Indonesia juga berpotensi memperkuat perlindungan terhadap advokat dan menjaga integritas sistem peradilan nasional.