Jakarta, Indonesia — Pendiri dan Managing Director dari Chayra Law Center, secara resmi bergabung dengan Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menangani perselisihan hasil Pemilihan Umum 2024. Tim ini akan mewakili calon anggota legislatif dari PAN di tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten di Mahkamah Konstitusi, serta membela kepentingan PAN sebagai Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilu.

Peran Strategis di Mahkamah Konstitusi
Keterlibatan dari Managing Director Chayra Law Center diharapkan memberikan kontribusi penting dengan keahlian dalam hukum konstitusi dan pengalaman litigasi yang luas. “Kami optimis dapat memperkuat argumen hukum dan strategi yang solid dalam menghadapi kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi,” ujar perwakilan PAN.

Fokus pada Transparansi dan Keadilan Pemilu
Tim Advokasi Inti PAN berkomitmen untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Mereka akan menelaah dan menantang setiap ketidaksesuaian yang mungkin memengaruhi hasil pemilu legislatif bagi kandidat PAN, sembari membela kepentingan partai dalam kapasitasnya sebagai Pihak Terkait.

Dedikasi Chayra Law Center terhadap Penegakan Hukum
Sebagai firma hukum terkemuka, Chayra Law Center dikenal memiliki spesialisasi dalam hukum konstitusional dan litigasi. Keterlibatan Anggara Suwahju, Managing Director Chayra Law Center, di tim advokasi ini mencerminkan komitmen firma tersebut terhadap integritas dan transparansi dalam sistem pemilu.

Pilar Demokrasi melalui Advokasi Bertanggung Jawab
Partisipasi ini tidak hanya strategis tetapi juga simbolik, menunjukkan dedikasi Chayra Law Center dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Dengan pendekatan berbasis bukti dan prinsip, Chayra Law Center terus berkontribusi pada proses hukum yang adil dan transparan, sekaligus mendukung demokrasi yang lebih kuat.

Chayra Law Center sekali lagi menegaskan posisinya sebagai pemain kunci dalam dunia hukum Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan isu publik dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan segera memulai persidangan terkait sengketa pemilu ini dalam waktu dekat.