“SEMA No 1 Tahun 2022 memperjelas bagaimana hakim militer harus menilai tindakan prajurit bawahan yang melaksanakan perintah atasan, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, intelektualitas, dan jenjang kepangkatan.”

Dalam sistem militer, kepatuhan terhadap perintah adalah fondasi utama. Namun, tidak semua perintah berdampak positif, dan tidak semua bawahan memiliki ruang untuk menolak. Di titik inilah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2022 hadir, membawa kepastian hukum terkait doktrin militer tentang “Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan.”

Doktrin Militer dan Dilema Melaksanakan Perintah

Disiplin dan kepatuhan merupakan roh dari dunia militer. Perintah atasan, dalam banyak keadaan, bersifat mutlak. Namun, realitas menunjukkan bahwa di balik perintah tersebut, seringkali tersimpan dilema. Tidak semua perintah berada dalam koridor hukum dan etika. Situasi inilah yang kerap memicu perdebatan: sejauh mana seorang prajurit bawahan bisa dimintai pertanggungjawaban jika hanya menjalankan perintah?

Pertanyaan itu kini mulai menemukan jawabannya. SEMA No 1 Tahun 2022 memberikan pedoman penting bagi para hakim militer saat menghadapi kasus seperti ini.

Rumusan Hukum Kamar Militer: Pertimbangan Hakim dalam Mengadili

Dalam SEMA tersebut, ditegaskan bahwa Majelis Hakim Militer dalam mengadili perkara pidana yang melibatkan prajurit bawahan yang melaksanakan perintah atasan wajib memperhatikan tiga aspek krusial.

Pertama, situasi dan kondisi psikologis prajurit pada saat menerima perintah. Apakah ia berada di bawah tekanan luar biasa, ataukah memiliki waktu dan kebebasan untuk berpikir secara jernih?

Kedua, intelektualitas prajurit bawahan. Tidak semua prajurit memiliki kapasitas yang sama dalam memahami dan menilai konsekuensi hukum atas perintah yang diberikan kepadanya.

Ketiga, perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan dan bawahan. Semakin jauh perbedaan kepangkatan, semakin besar tekanan psikologis dan potensi ketidakberdayaan bawahan untuk menolak perintah.

Perlunya Memahami Konteks Psikologis dan Struktural Prajurit

SEMA No 1 Tahun 2022 membawa sudut pandang baru bahwa pelaksanaan perintah atasan tidak boleh dilihat hanya dari kacamata hitam-putih. Seorang prajurit seringkali berada dalam situasi dilematis: antara loyalitas, rasa takut, dan kesadaran hukum.

Memahami konteks psikologis dan struktural inilah yang menjadi penekanan Mahkamah Agung. Dengan demikian, keputusan hukum atas tindakan bawahan haruslah adil dan manusiawi.

Rumusan Hukum Kamar Militer tentang Doktrin Militer tentang “Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan”

“Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan,harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;

2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan

3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.”

Menjaga Keseimbangan antara Disiplin dan Keadilan

Tidak dapat dipungkiri, doktrin militer tentang kepatuhan tetap harus dijaga. Namun, SEMA ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum pun harus memberi ruang bagi rasa keadilan. Prajurit yang hanya menjalankan perintah tidak otomatis harus menanggung seluruh beban hukum.

Putusan yang lahir dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menjadi penengah antara pentingnya kedisiplinan militer dan perlindungan hak asasi prajurit. Dalam negara hukum, menjaga keseimbangan antara keduanya adalah keniscayaan.