“Dalam perceraian, perempuan Muslim berhak atas sejumlah kompensasi dari mantan suami, termasuk nafkah iddah, mut’ah, dan hak pemeliharaan anak. Perlindungan ini tidak hanya bersifat agama, tetapi juga diatur dalam regulasi hukum di Indonesia, yang bertujuan memastikan kesejahteraan istri dan anak pasca perceraian.”
Perceraian bukan hanya soal berakhirnya ikatan pernikahan, tetapi juga tentang pengaturan hak dan kewajiban antara mantan pasangan, terutama bagi perempuan yang kerap berada di posisi yang lebih rentan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perempuan Muslim yang bercerai memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesejahteraan mereka tetap terjaga, setidaknya sampai masa-masa awal pasca perceraian.
Hak Atas Nafkah Iddah
Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan selama masa tunggu (iddah). Masa iddah biasanya berlangsung selama tiga kali masa haid atau sampai mantan istri melahirkan, jika ia sedang hamil. Tujuan nafkah ini adalah untuk memastikan mantan istri memiliki kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, meski ia tidak lagi terikat dalam rumah tangga. Namun, ada pengecualian jika mantan istri dianggap melakukan nusyuz (pembangkangan) atau ketika perceraian terjadi melalui talak ba’in, di mana suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah.
Mut’ah: Penghiburan bagi Mantan Istri
Mut’ah merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang diceraikan, baik dalam bentuk uang atau benda lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bersifat imperatif. Mut’ah bukan sekadar kompensasi material, tetapi juga memiliki makna simbolis untuk menghormati mantan istri yang mungkin harus memulai hidup baru tanpa pasangan. Pemberian ini menandakan tanggung jawab moral mantan suami untuk tetap menghormati mantan pasangannya meski hubungan sudah berakhir.
Nafkah Madhiyah: Memenuhi Kewajiban Masa Lalu
Nafkah madhiyah adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama masih terikat pernikahan. Ketika sebuah perkawinan berakhir, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar nafkah yang sebelumnya tidak diberikan. Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tidak serta merta berakhir dengan perceraian, terutama jika terdapat tunggakan nafkah yang harus diselesaikan.
Hadhanah: Hak Pemeliharaan Anak
Perempuan yang bercerai juga memiliki hak pemeliharaan anak atau hadhanah jika anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz (belum dapat membedakan hal baik dan buruk) atau di bawah 12 tahun. Dalam kasus di mana anak berusia di atas 12 tahun, ia memiliki hak untuk memilih tinggal dengan siapa, baik ayah maupun ibu. Meski demikian, tanggung jawab finansial untuk kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, tetap berada di tangan ayah. Ketentuan ini tidak hanya berlaku saat pernikahan, tetapi juga setelah perceraian, sesuai dengan Pasal 105 KHI.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri. Selain itu, berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seperti SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 menambahkan pedoman mengenai pembayaran nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri serta anak.
SEMA No. 3 Tahun 2015 bahkan merekomendasikan penambahan biaya nafkah anak sebesar 10% hingga 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengimbangi inflasi dan kenaikan biaya hidup, sehingga kesejahteraan anak tetap terjaga meski kondisi ekonomi berubah.
Implementasi: Dari Teori ke Praktik
Meski hukum telah mengatur dengan tegas hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala. Banyak kasus di mana mantan istri harus berjuang di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya, terutama jika mantan suami tidak kooperatif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki pendampingan hukum yang memadai selama proses persidangan.
Untuk menghindari ketidakpastian ini, SEMA No. 1 Tahun 2017 menginstruksikan bahwa pembayaran kewajiban seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, ikrar talak tidak dapat dilakukan, yang secara tidak langsung memberi tekanan pada suami untuk memenuhi kewajibannya sebelum status perceraian benar-benar berlaku.
Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi perempuan Muslim pasca perceraian tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan upaya untuk memastikan kesejahteraan dan martabat mereka tetap terjaga. Meski perceraian menandai berakhirnya sebuah hubungan, tanggung jawab suami tidak berhenti begitu saja. Dengan adanya ketentuan nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan hak hadhanah, hukum Islam dan negara berupaya menyeimbangkan hak-hak perempuan serta kebutuhan dasar anak-anak pasca perceraian.
Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak ini benar-benar diimplementasikan dengan adil dan proporsional. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak ini, diharapkan perempuan Muslim yang menghadapi perceraian dapat lebih berdaya dan terlindungi secara hukum.