“Hak atas bantuan hukum dalam KUHAP menjamin tersangka didampingi penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan, dan pelanggaran atas hak ini dapat membatalkan proses hukum.”
Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, hak atas bantuan hukum adalah salah satu pilar penting yang menjamin keadilan bagi setiap tersangka atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit mengatur tentang hak ini dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Hak tersebut memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum, terutama mereka yang menghadapi ancaman pidana berat, berhak didampingi penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Namun, apa yang terjadi jika hak ini diabaikan oleh aparat penegak hukum?
Jaminan KUHAP Terhadap Hak Pendampingan Penasihat Hukum
Pasal 114 KUHAP secara tegas mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal tersangka tidak memiliki penasihat hukum, Pasal 56 ayat 1 KUHAP mewajibkan pejabat terkait untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.
Pasal-pasal ini merupakan fondasi penting dalam upaya menjaga prinsip keadilan dalam proses hukum. Dengan adanya penasihat hukum, tersangka atau terdakwa dapat memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan proses hukum berjalan secara fair dan transparan. Hal ini terutama penting dalam kasus-kasus berat yang mempengaruhi masa depan kehidupan seseorang secara signifikan.
Konsekuensi Hukum Jika Hak Ini Tidak Dipenuhi
Lantas, apa yang terjadi jika aparat penegak hukum gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menunjuk penasihat hukum? Konsekuensi hukum yang timbul tidaklah ringan. Beberapa putusan Mahkamah Agung memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini, menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan batalnya proses hukum yang telah dijalani.
Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”
Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”
Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 menyatakan “bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasehat hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar – benar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dilakukan oleh penyidik”
Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/2010 menyebutkan “Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya ; dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik”
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Praktik Peradilan
Putusan-putusan Mahkamah Agung ini memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran terhadap hak pendampingan penasihat hukum memiliki konsekuensi serius, yaitu batalnya proses hukum yang telah dijalankan. Ini menegaskan pentingnya peran penasihat hukum dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar individu.
Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus senantiasa memastikan bahwa setiap tersangka atau terdakwa mendapatkan pendampingan yang layak dan memadai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Gagal memenuhi kewajiban ini tidak hanya merugikan hak individu, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan itu sendiri.
Kesimpulan
Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh KUHAP untuk memastikan proses hukum yang adil bagi setiap tersangka atau terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP menunjukkan betapa pentingnya pendampingan penasihat hukum dalam menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini membawa konsekuensi serius, termasuk batalnya proses hukum yang telah dijalani, seperti yang ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen dalam sistem peradilan pidana untuk menghormati dan mematuhi ketentuan hukum ini guna menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.