“Putusan MA Nomor 3059 K/Pdt/2024 menyoroti penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian sewa menyewa, menegaskan pentingnya keadilan dalam kontrak.”

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3059 K/Pdt/2024 telah memberikan putusan yang menarik perhatian dalam sengketa perdata terkait perjanjian sewa menyewa lahan. Kasus ini melibatkan seorang Penggugat melawan suatu korporasi dan pihak terkait lainnya sebagai Turut Tergugat. Perkara ini menggambarkan kompleksitas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam hubungan kontraktual.

Latar Belakang Kasus

Kasus bermula dari perjanjian sewa menyewa lahan yang tertuang dalam sebua Akta Notaris. Dalam perjalanan waktu, Penggugat mengklaim Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa selama tahun ketiga hingga tahun keenam, sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Penggugat juga mengungkapkan adanya ketentuan dalam perjanjian yang memberatkan, termasuk pengalihan hak tanah tanpa persetujuan serta denda 200% atas sisa waktu sewa jika perjanjian diakhiri secara sepihak oleh pihak penyewa. Sebaliknya, jika penyewa mengakhiri perjanjian, seluruh uang sewa yang telah dibayarkan dinyatakan hangus. Hal ini dituding melanggar asas keadilan dan persamaan hukum.

Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian

Mahkamah Agung menyoroti adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence) dalam klausul-klausul perjanjian tersebut. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang mencolok menunjukkan dominasi pihak tertentu dalam penyusunan perjanjian. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang memberatkan Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan dan harus dibatalkan.

Penyalahgunaan keadaan di sini dipahami sebagai tindakan eksploitasi terhadap posisi lemah salah satu pihak dalam perjanjian. Mahkamah menekankan bahwa hubungan kontraktual harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara para pihak.

Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penggugat. Amar putusan menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan penyalahgunaan keadaan.

Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3059 K/Pdt/2024

“Bahwa Penggugat dapat pula membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence) dimana pihak Penggugat Konvensi bila mengakhiri perjanjian dibebani mengembalikan harga sewa yang telah dibayar oleh pihak II secara pro rata sampai dengan tanggal pengakhiran perjanjian sewa menyewa dan denda 200 % (dua ratus persen) dari mulai total harga sewa atas sisa jangka waktu sewa yang diakhiri, sedangkan jika pihak II yang mengakhiri perjanjian maka uang yang telah dibayar pihak II dianggap hangus, dan jika pihak I ingin menjual, maka harga sewa yang telah berjalan dan telah dibayar menjadi uang pembayaran. Ketentuan-ketentuan tersebut melanggar asas persamaan hukum dan kepatutan dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian Perjanjian Sewa Menyewa lahan yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris tersebut  telah terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam isi perjanjian tersebut;”

Implikasi Putusan

Putusan ini menjadi preseden penting dalam pengaturan hubungan kontraktual di Indonesia, khususnya dalam konteks penyalahgunaan keadaan. Para pihak diingatkan untuk menyusun perjanjian yang seimbang, adil, dan mengedepankan asas itikad baik.

Bagi pelaku usaha, putusan ini menjadi peringatan untuk tidak menyusun perjanjian yang memanfaatkan kelemahan pihak lain. Sementara itu, bagi masyarakat umum, penting untuk memahami isi perjanjian secara mendalam sebelum menandatangani dokumen hukum.

Kesimpulan

Putusan Nomor 3059 K/Pdt/2024 Mahkamah Agung menegaskan pentingnya keadilan dan kepatutan dalam hubungan kontraktual. Dengan membatalkan perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan, Mahkamah menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya melindungi formalitas, tetapi juga substansi dari perjanjian yang adil. Perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap perjanjian harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.