“Kasus penganiayaan di Bengkalis yang bermula dari perselisihan sepele berujung pada proses hukum, menyoroti pentingnya kendali diri dalam situasi konflik.”
Pada sebuah malam yang tampak biasa di Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, sebuah insiden kecil berubah menjadi peristiwa besar yang berakhir di meja hijau. Pada tanggal 25 Januari 2021, sebuah perselisihan di tepi jalan di depan sebuah Toko memicu amarah yang berujung pada tindakan kekerasan. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Ahmad (bukan nama sebenarnya), yang pada akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pria bernama Budi (bukan nama sebenarnya).
Perkara ini, yang kemudian berujung pada pengadilan, membuka tabir hubungan kompleks antara pelaku dan korban. Tidak hanya menyoroti ketegangan yang terjadi di malam itu, tetapi juga menggambarkan bagaimana emosi dapat mengaburkan batasan antara argumen dan kekerasan.
Pemicunya: Masalah Sepele yang Berlarut-larut
Malam itu, Budi datang ke toko burung milik Sarman (bukan nama sebenarnya) untuk menuntaskan urusan yang tampak sederhana: mengembalikan keranjang ayam yang sempat ia pinjam. Namun, komunikasi yang buruk serta perasaan tersinggung menyalakan api konflik. Menurut putusan pengadilan, Budi merasa tersinggung ketika Sarman menanyakan tentang pengembalian keranjang tersebut, meski ia tidak bermaksud untuk menekan Budi. Perasaan tidak terima itu memuncak menjadi konfrontasi verbal yang melibatkan Ahmad, teman dari Sarman, yang saat itu juga berada di lokasi.
Ahmad, yang awalnya hanya berusaha melerai, akhirnya terpancing emosi setelah Budi menolak kehadirannya dan berbalik menyerangnya. Ahmad kemudian memukul wajah Budi dengan tangannya, menyebabkan luka lebam di pelipis kiri korban yang kemudian terkonfirmasi dalam laporan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis.
Dari Jalanan ke Ruang Sidang: Proses Hukum yang Berliku
Kasus ini pun berlanjut ke ranah hukum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahmad dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dalam proses persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan termasuk Sarman, pemilik toko burung, serta Budi sebagai korban, memberikan keterangan yang konsisten tentang kejadian malam itu. Meskipun ada kesepakatan damai di luar pengadilan, fakta bahwa tindak kekerasan telah terjadi membuat proses hukum tetap berjalan.
Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk visum yang menunjukkan luka fisik yang dialami Budi. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Ahmad terbukti bersalah melakukan penganiayaan dengan sengaja, meskipun tindakan tersebut dipicu oleh emosi sesaat dan respons atas serangan awal dari korban.
Putusan yang Mempertimbangkan Keadilan Restoratif
Uniknya, putusan yang dikeluarkan tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman. Majelis Hakim memutuskan bahwa Ahmad dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dalam masa percobaan 10 bulan ia melakukan tindak pidana lain. Ini berarti, Ahmad masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman fisik di lembaga pemasyarakatan.
Putusan ini, menurut Majelis Hakim, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar bisa memperbaiki diri selama masa percobaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan daripada sekedar menghukum. Ahmad juga diwajibkan untuk membayar biaya pengobatan korban sebesar empat juta rupiah, sesuai dengan surat perdamaian yang telah disepakati sebelum persidangan berakhir.
Pendapat Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Perkara No 338/Pid.B/2021/PN Bls
“Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan tersebut, dirinya dapat memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim (vide, R Soesilo KUHP serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bandung, 1995, hlm. 40)
Menimbang, bahwa melalui praktik implementasi penjatuhan pidana ini, terlihat terbukanya peluang pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada perbaikan keadaan, korban dan diri Terdakwa.
Menimbang, bahwa selain itu yang harus dipertimbangkan adalah terkait kapasitas Lembaga Permasyarakatan (LP) yang semakin hari semakin penuh dan tidak sesuai kapasitas yang seharusnya. Menurut Majelis Hakim, Pengadilan memiliki peran sangat vital terkait hal ini, sehingga apabila terdapat tindak pidana yang syarat pemidanaan dengan percobaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dilakukan
Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat
Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi Perdamaian dengan Saksi Korban, berdasarkan Surat Perdamaian pada tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa. Dalam surat perdamaian disebutkan bahwa Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan disaksikan para saksi”
Kasus Penganiayaan: Antara Emosi dan Hukum
Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana situasi yang tampak sepele dapat berujung pada tindak kekerasan. Ahmad dan Budi, dua orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah membayangkan akan saling berhadapan di meja hijau, terjebak dalam lingkaran konflik yang tidak perlu. Meski telah ada perdamaian, sistem peradilan memastikan bahwa tindakan kekerasan tetap memiliki konsekuensi.
Di satu sisi, keputusan pengadilan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus berwujud hukuman fisik. Pengadilan negeri Bengkalis, dalam putusan ini, menegaskan bahwa pelaku tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun juga memberi ruang untuk pemulihan dan perbaikan diri.
Refleksi: Pentingnya Kendali Diri dalam Situasi Konflik
Kasus ini mengingatkan kita bahwa emosi yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan yang kita sesali kemudian. Ahmad bukanlah seorang penjahat kambuhan, namun tindakannya pada malam itu telah meninggalkan luka, baik secara fisik pada korban, maupun secara hukum pada dirinya sendiri.
Di balik semua ini, kasus ini menegaskan pentingnya kendali diri dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik. Apa yang dimulai sebagai perselisihan kecil bisa saja diselesaikan dengan kata-kata, tanpa harus mengangkat tangan atau mengeluarkan pukulan. Keadilan mungkin telah ditegakkan di ruang sidang, namun seandainya kendali diri menjadi prioritas, kejadian ini mungkin tidak perlu sampai terjadi.