“Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-19. Namun, pengetahuan dan pemahaman tentang HKI masih cukup minim. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HKI dan bentuk perlindungan yang tersedia.”

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-19. Pada saat itu, pemerintah Belanda yang memerintah Indonesia memperkenalkan undang-undang perlindungan HKI, seperti UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Dengan demikian, Indonesia telah menjadi anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.

Meskipun sejarah perlindungan HKI di Indonesia cukup panjang, namun pengetahuan dan pemahaman tentang HKI masih cukup minim. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya penggunaan kata “paten” yang salah kaprah dan dianggap sebagai satu-satunya hal yang terkait dengan masalah HKI.

Paten hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis hak yang dapat dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Perlindungan paten hanya diberikan pada karya-karya di bidang teknologi yang memenuhi syarat kebaruan. Namun, seringkali kita melihat kesalahan dalam penggunaan istilah ini, seperti mengatakan batik atau Reog dapat diajukan untuk mendapatkan paten, hal ini merupakan kesalahan yang umum ditemukan di masyarakat dan pemberitaan media.

Ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HKI, bentuk-bentuk perlindungan yang tersedia, dan bagaimana membedakan paten, hak cipta, merek, desain industri dan objek-objek yang dapat dilindungi. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI dan bentuk perlindungan yang tersedia.

Ketahui bahwa memiliki pemahaman yang baik tentang hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting. Itu sebabnya sosialisasi yang masif tentang segala hal yang berhubungan dengan HKI sangat diperlukan. Pemahaman yang baik tentang HKI akan mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat untuk melindungi aset intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi tentang HKI memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama sejak pemerintah mulai fokus untuk meningkatkan ekonomi yang didasarkan pada inovasi teknologi. Jepang adalah salah satu contoh dimana pemerintahnya sudah mulai memberikan informasi tentang HKI secara bertahap mulai dari pendidikan di TK. Akibatnya, Jepang menjadi salah satu negara yang aktif dalam melakukan inovasi di bidang teknologi.

Untuk mendorong ekonomi yang didasarkan pada inovasi, ada kebutuhan akan pemahaman yang baik tentang HKI. Dengan penggunaan yang tepat dari HKI, hasil dari kreativitas dan inovasi dari bangsa Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal